PKS: Keberadaan Warga Negara Cina Sudah Mengkhawatirkan

Rimanews – Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah harus segera merespons serius kekhawatiran dan keresahan masyarakat terkait pelanggaran warga negara asing di wilayah NKRI karena sudah pada taraf yang mengkhawatirkan dan meresahkan. “Kita tentu tindak anti asing karena pergaulan antarbangsa antarnegara adalah sebuah keniscayaan apalagi di era globalisasi sekarang. Tapi seperti yang dilakukan negara manapun, masuknya warga negara asing ke Indonesia perlu diatur dengan baik, perlu sistem kontrol yang kuat, perlu kesigapan dan integritas jajaran imigrasi sehingga tidak kecolongan, baik disegaja maupun tidak. Kalau tidak ini bisa menjadi bom waktu,” ujar Jazuli dalam keterangan tertulis, yang diterima, hari ini. Baca Juga PKS Desak Pemerintah Ikut Hentikan Pembantaian di Aleppo PKS Tak Sepakat PDIP Dapat Satu Kursi Pimpinan DPR PKS Petakan Kebutuhan Pengungsi Aceh Menurutnya, hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kebijakan pemerintah yang melonggarkan arus orang berupa kebijakan bebas visa. Ada beberapa contoh kasus seperti kejadian diamankannya WNA Cina yang kedapatan bertanam cabai yang mengandung bakteri berbahaya di Bogor, kemudian fenomena munculnya bendera-bendera asing yang bukan pada tempatnya di beberapa wilayah, dan maraknya tenaga kerja asing dan tidak sedikit yang ilegal. Berdasarkan catatan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, pertengahan tahun ini, WNA paling banyak melanggar kebijakan bebas visa adalah Cina, Banglades, Filipina, Irak, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India, dan Korea Selatan. Warga negara Cina masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah yang cukup signifikan, yaitu 1.180 pelanggaran pada Januari-Juli 2016. Sementara urutan berikutnya diikuti warga negara Banglades (172), Filipina (151), dan Irak (127). Untuk itu, lanjut Anggota Komisi I ini, evaluasi komprehensif kebijakan bebas visa kepada 169 negara harus dilakukan serius dan segera agar tidak berkembang ekses negatif. Menurutnya, sejak kebijakan bebas visa tersebut diterapkan, arus lalu lintas masuknya WNA makin deras, sehingga perlu dievaluasi demi melindungi negara dari ancaman keamanan serta kedaulatan negara. “Ini harus disikapi serius dengan mengevaluasi kebijakan bebas visa. Pemerintah jangan meremehkan masalah ini. Fraksi PKS akan meminta penjelasan kementerian terkait saat Raker di DPR,” tegas Jazuli. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : WNA Cina , PKS , Visa , politik , Nasional

Sumber: RimaNews