Pemerintah Apresiasi Kinerja DKPP

Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengapresiasi kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama tahun 2016 yang dianggap cukup berhasil menjadi lembaga pengawas etik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Terbukti, dengan menurunnya jumlah aduan yang masuk ke lembaga yang dipimpin oleh Jimly Ashiddiqie. “Saya melihat laporan tadi, saya terang terharu juga dan bangga dengan keterbatasan menghasilkan hasil yang saya anggap cukup lengkap. Dan cukup yakinkan kita DKPP bekerja sungguh-sungguh dan tidak main-main,” kata Wiranto saat memberi sambutan dalam DKPP Outlook 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (14/12). Oleh karena itu, ia meminta agar DKPP terus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya sebagai bagian dari penyelenggara pemilu agar menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan berkualitas. “Kalau DKPP langsung acuh, itu proses degradasi pemimpin kita nasional atau lokal menjadi semakin parah,” ujarnya. Senada dengan Wiranto, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Adriantoro juga memuji kinerja DKPP yang menurutnya semakin membaik. Terbukti, dengan berkurangnya jumlah aduan pelanggaran etik yang masuk di tahun 2016 ini. Oleh karena itu, dia berharap dengan kinerja DKPP yang baik dan kerja sama yang baik pula antarpenyelenggara pemilu maka pelaksanaan pemilu di Tanah Air semakin dipercaya oleh masyarakat. “Ada catatan dari DKPP tadi dan ini sama dengan KPU bahwa ada beberapa daerah yang punya kecenderungan mengenai masalah pemilu yang dari pemilu ke pemilu hampir selalu terjadi di daerah. Ini menjadi perhatian seluruh penyelenggara pemilu supaya di daerah yang ada kecenderungan selalu terjadi masalah dalam pemilu itu bisa difokuskan untuk mengurangi kemungkinan atau potensi,” ujar Juri. Secara terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan bahwa DKPP di bawah kepemimpinan Jimly Ashiddiqie mampu menjembatani perbedaan pendapat yang kerap terjadi antara KPU dan Bawaslu menyangkut penyelesaian semua persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu. Apalagi, dalam menjalankan tugasnya DKPP dianggap bagus karena cukup inovatif. Salah satunya dibuktikan dengan adanya Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk membantu menyelesaikan pelanggaran etika yang terjadi di daerah. “Kami mengapresiasi ternyata ikhtiar yang dilakukan oleh Prof Jimly dan anggota DKPP menghadirkan dan membentuk Tim Pemeriksa Daerah adalah inovatif,” katanya. Atas dasar itulah, ia mendorong agar ada penguatan kewenangan terhadap DKPP sehingga semakin maksimal dalam menjalankan tugasnya. Mengingat, masih menempel dengan Bawaslu. Penguatan tersebut, menurutnya, dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang tengah dibahas dalam pansus di DPR. “DKPP berhasil menggunakan anggaran dengan sangat efisien, tidak semua digunakan dan alhamdulillah tidak ada temuan. Oleh karena itu, kami apresiasi atas pengelolaan anggaran yang efisien,” katanya. Novi Setuningsih/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu